Selayang Pandang Kebijakan Pendidikan Selama Pandemi

Banyak orang kehilangan pekerjaan karenanya

Tak sedikit yang kehilangan nyawa

Tatanan dunia berubah seketika, new normal.

Makhluk mikro itu bernama Covid 19 aka Corona Virus.  Dia berhasil memaksa orang-orang untuk stay at home. Apa-apa di rumah saja, isolasi di rumah, kerja di rumah, juga memaksa para  siswa dan guru untuk belajar di rumah aja. Secara daring, online.

Ngomongin sekolah, baru-baru ini pemerintah lewat kementrian pendidikan mengeluarkan kebijakan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Salah satu isi kebijakan itu adalah membuka kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah pada 85 kabupaten/kota di Indonesia  yang masuk ke zona hijau.  Jumlah peserta didik pada ke-85 kabupaten/kota itu sekitar enam persen dari populasi peserta didik  seluruh Indonesia. Sedangkan, sebanyak 94 persen peserta didik lainnya di zona kuning, oranye dan merah, yang tersebar di 429 kabupaten/kota, masih harus belajar dari rumah.

Meski kebijakan baru memutuskan demikian, kegiatan belajar tatap muka di sekolah harus diikuti dengan protokol kesehatan dengan persyaratan yang sangat ketat. Syarat pertama dari dibukanya kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah adalah keberadaan satuan pendidikan di zona hijau.

Itupun perlahan. Enggak semua sekolah (PAUD, TK, SD, SMP, SMA) langsung semuanya dibuka. Ada mekanismenya. Mendengar itu, kalau gue jadi muridnya, gue bakal seneng sih ya. Bisa sekolah lagi. Bisa kumpul sama temen-temen, belajar langsung tatap muka, bisa dapet uang jajan, terus  jajan di kantin sekolah yang makanannya enak dan murah. Wkwkw. Tapi pembukaan itu hanya untuk zona hijau saja ya teman-teman. Sisanya harus tetap belajar di rumah.

Isi keputusan yang lainnya adalah untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19, dana dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Selain itu, dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak (thermogun).

Untuk pembayaran honor, dana BOS dapat digunakan membayar guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.

Mengenai persentase penggunaannya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Khusus BOP PAUD dan Kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Adapun penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal (RA) disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama.